Court Filings

42 views

Hukum Pidana

Hukum Pidana
of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Tags
Transcript
  1 Bahan Bacaan  PERKEMBANGAN ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA   Oleh :   Prof. Dr. Loebby Loqman, SH.MH   Makalah Disampaikan Pada   SEMINAR TENTANG ASAS-ASAS HUKUM PIDANA NASIONAL   Diselenggarakan Oleh :   BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN  KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI   Bekerjasama Dengan   FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  2  Puri Suite Hotel Ciputra, Semarang, 26  –   27 April 2004   Oleh : Prof. Dr. Loebby Loqman, SH. MH. *)   Prinsip “Legality”  merupakan karekteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh “Ru le of  Law”    –   konsep, maupun oleh faham “Rechstaat”  dahulu, maupun oleh konsep “Socialist Legality”.  Demikian misalnya laranganan berlakunya  Hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas “nul  lum delicium”  dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip “Legalit   y ” 1 .   A. Asas Legalitas : Makna dan Perkembangannya  Memaknai Asas Legalitas memang tercantum di dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Kalau redaksionalitas kata-katanya asli dalam bahasa Belanda disalin ke dalam  bahasa Indonesia, makan berbunyi : ”Tiada suatu perbuatan (  feit  ) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya”.  Perlu pula untuk menjadi perhatian bahwa menurut Moeljatno istilah feit itu juga diartikan dengan kata ”  p eristiwa”,  karena dengan istilah  feit itu mengandung suatu *) Pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Bidang Studi Ilmu Hukum, Program Magister Hukum Universitas Krisnadipayan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. 1 Oemar Seno Adji.  Peradilan Bebas Negara Hukum . Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Erlangga. 1980, halaman 21.  3  pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu yang dilarang oleh hukum  pidana maupun perbuatan yang mengabaikan sesuatu yang diharuskan. Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Hazewinkel- Suringa  berpendapat, jika suatu perbuatan (  feit  ) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna Asas Legalitas yang tercantum di alam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa Latin: ” Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali  ”, yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan: ” Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahului nya” . Sering juga dipakai istilah Latin: ” Nullum crimen sine lege stricta , yang dapat diartikan dengan: ” Tidak ada delik tanpa ketentuan yang tegas ”.  Hazewinkel-Suringa memakai kata-kata dalam bahasa Belanda ”Geen  delict, geen straf zonder een voorfgaande  strafbepaling  ” untuk   rumusan yang pertama dan ”Geen  delict zonder een precieze wettelijke  bepaling”  untuk rumusan kedua.  4 Ada dual hal yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dari rumusan tersebut : 1) Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana. 2) Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (2) KUHP. Moelyatno menulis bahwa asas legalitas itu mengandung tiga pengertian : 1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. 2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kiyas). 3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. 2  Meskipun rumus itu dalam bahasa Latin, namun ketentuan itu, menurut Andi Hamzah, tidaklah berasal dari hukum Romawi. Hukum Romawi tidak mengenal Asas Legalitas, baik pada masa republik maupun sesudahnya. Rumus itu dibuat oleh Paul Johann Aslem von Feuerbech (1775-1833), seorang pakar hukum pidana Jerman di dalam bukunya : ”Lehrbuch  des peinlichen Rechts”  pada tahun 1801. Jadi merupakan produk ajaran klasik pada permulaan abad ke sembilan belas (Beccaria). 2 Moelyatno.  Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta : Bina Aksara, 1978, hal. 25.  5 Adagium dari von Feuerbach itu dapat dialirkan menjadi tiga asas seperti yang dirumuskan oleh W.A. van der Donk, yaitu nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali. Ternyata pengapilkasian adaqium ini memiliki berbagai pandangan tentang ” nulla poena sine lege ”,  bahwa di dalam dasar yang sama itu disatu pihak lebih menitik beratkan kepada asas politik agar rakyat mendapat jaminan pemerintah tidak sewenang-wenang (Monstesquieu dan Rousseau), dan di lain pihak menitik beratkan kepada asas hukum yang terbagi atas titik berat pada hukum acara pidana dengan maksud peraturan ditetapkan lebih dahulu agar individu mendapat perlindungan dan para penerap hukum terikat pada  peraturan itu, dan yang paling terkenal adalah fokus yang menitik beratkan pada hukum pidana pidana materiel dengan maksud setiap pengertian perbuatan pidana dan pemidanaannya itu didasarkan pada undang-undang yang ada (Beccaria dan von Feurbach). Menurut Hazewinkel-Suringa, pemikiran yang terkandung di dalam rumusan tersebut ditemukan juga dalam ajaran Montesquieu mengenai ajaran pemisahan kekuasaan, bukan hakim yang menyebutkan apa yang dapat dipidana, pembuat undang-undang menciptakan hukum. Pembuat undang-undang tidak saja menetapkan norma tetapi juga harus diumumkan sebagai norma-norma sebelum  perbuatan. Manifestasi pertama kali di dalam Konstitusi Amerika pada tahun 1783
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks